Di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Senin lalu, sejumlah LSM dan tokoh lintas agama, yakni Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Mgr Martinus Situmorang, Andreas Yewangoe, Buya Syafii Maarif, Franz Magnis Suseno, KH Salahuddin Wahid, dan Biku Sri Pannyavaro melayangkan kritik dan mencanangkan tahun ini sebagai tahun perlawanan terhadap kebohongan dan pengkhianatan pemerintah.
Mereka menghimpun 18 kebohongan pemerintah. Sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan lama yang dimaksud menyangkut angka kemiskinan yang semakin meningkat, kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru pemerintah menyangkut: tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Selain itu, tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami insan pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi.
***
Sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II menyangkal tudingan tersebut. Menko Polhukam Djoko Suyanto terang-terangan mengaku pemerintah risau dengan tudingan tersebut. Tudingan bohong itu dinilai terlalu jauh.
"Bohong itu adalah menyangkut integritas seseorang, kredibilitas seseorang, kehormatan seseorang," ujar Djoko, Rabu 12 Januari 2011.
Iswahyudin Muis XVI
Mengabdi sepenuh hati Untuk NKRI tercinta
Layak kaH Binatang seperti Gurita Paul kita percaya lamarannya?
Senin, 17 Januari 2011
Selasa, 30 November 2010
Minggu, 07 November 2010
Ali Baal Masdar serahkan bantuan ke Kelompok Nelayan
Sebanyak 47 kelompok nelayan dan perikanan pesisir Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dengan anggota 620 orang memperoleh bantuan Rp562 juta. Bantuan itu berupa sarana perikanan tangkap dan budidaya, termasuk bibit udang dan bandeng.
Paket bantuan pemberdayaan nelayan dan masyarakat itu diserahkan Bupati Polman, Ali Baal Masdar di Pusat Pelelangan Ikan (TPI) Lantora, Kecamatan Polewali, Rabu 27 Oktober. Para penerima, khususnya dari Kecamatan Tinambung dan Balanipa, sebagian datang menggunakan perahu atau kapal motor tempel dan berlabuh di pinggir pantai PPI.
Penyerahan bantuan itu disaksikan Ketua DPRD Polman, Abdullah Tato, Wakil Bupati (Wabup), Nadjamuddin Ibrahim, Kapolres, AKBP I Gusti Ngurah Rai MP, Kajari Polewali, Saring, Kasdim 1402, Mayor Inf Yulis.
Ali Baal berharap bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik guna memperoleh hasil maksimal dalam menunjang peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan dan warga yang bergerak di sektor perikanan.
"Khusus nelayan, yang paling penting bagaimana PPI Lantora bisa difungsikan secara maksimal dalam menjual hasil tangkapan. Sarana itu disediakan untuk kepentingan para nelayan," tandas bupati dua periode tersebut, sebagaimana dilaporkan kontributor Polman, M Danial, Rabu 27 Oktober.
Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Polman, Harun Abu merinci paket bantuan terdiri atas sarana perikanan tangkap rumpon 30 unit senilai Rp327 juta untuk 10 kelompok usaha bersama (KUB) dengan anggota 100 orang. Kemudian bantuan bibit rumput laut sebanyak 33,5 ton senilai Rp180 juta untuk 32 kelompok dengan penerima 445 orang. Selain itu, juga ada bantuan bibit udang 300.225 ekor dan bibit bandeng 173.000 ekor senilai Rp45 juta lebih lima kelompok penerima
Paket bantuan pemberdayaan nelayan dan masyarakat itu diserahkan Bupati Polman, Ali Baal Masdar di Pusat Pelelangan Ikan (TPI) Lantora, Kecamatan Polewali, Rabu 27 Oktober. Para penerima, khususnya dari Kecamatan Tinambung dan Balanipa, sebagian datang menggunakan perahu atau kapal motor tempel dan berlabuh di pinggir pantai PPI.
Penyerahan bantuan itu disaksikan Ketua DPRD Polman, Abdullah Tato, Wakil Bupati (Wabup), Nadjamuddin Ibrahim, Kapolres, AKBP I Gusti Ngurah Rai MP, Kajari Polewali, Saring, Kasdim 1402, Mayor Inf Yulis.
Ali Baal berharap bantuan tersebut dimanfaatkan dengan baik guna memperoleh hasil maksimal dalam menunjang peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para nelayan dan warga yang bergerak di sektor perikanan.
"Khusus nelayan, yang paling penting bagaimana PPI Lantora bisa difungsikan secara maksimal dalam menjual hasil tangkapan. Sarana itu disediakan untuk kepentingan para nelayan," tandas bupati dua periode tersebut, sebagaimana dilaporkan kontributor Polman, M Danial, Rabu 27 Oktober.
Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan Polman, Harun Abu merinci paket bantuan terdiri atas sarana perikanan tangkap rumpon 30 unit senilai Rp327 juta untuk 10 kelompok usaha bersama (KUB) dengan anggota 100 orang. Kemudian bantuan bibit rumput laut sebanyak 33,5 ton senilai Rp180 juta untuk 32 kelompok dengan penerima 445 orang. Selain itu, juga ada bantuan bibit udang 300.225 ekor dan bibit bandeng 173.000 ekor senilai Rp45 juta lebih lima kelompok penerima
Sekkab Tekankan Kedisiplinan PNS
Sekkab Tekankan Kedisiplinan PNS
POLEWALI -- Sekkab Polewali Mandar, Natsir Rahmat menekankan kepada PNS untuk meningkatkan kedisiplinan. Hal tersebut dikemukakan saat memimpin apel bersama yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin, 11 Oktober yang juga dihadiri oleh lurah dan penyuluh pertanian.
"PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat harus memberikan contoh yang baik, bukan malah memberikan contoh jelek. Selama ini banyak informasi yang diperoleh bahwa PNS terkadang bertindak yang menimbulkan citra buruk di masyarakat. Khusus bagi penyuluh pertanian, juga diminta untuk bekerja secara profesinal dalam memberikan petunjuk. Ada kesan yang berkembang di masyarakat kalau penyuluh bekerja jika ada proyek," tandas Natsir Rahmat.
Ia juga menekankan kepada penykuh pertanian untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan door to door kepada masyarakat memberikan penyuluhan.
Khusus untuk kedisplinan PNS, Sekkab Polewali Mandar, Natsir Rahmat menegaskan, sesuai PP 53 tahun 2010 dalam pasal 11 yang mengatur tentang kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai waktu yang telah ditetapkan, serta tidak berada di tempat umum bukan parena dinas. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang lebih cepat, dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan.
"Keterlambatan secara kumulatif 7,5 jam sama dengan satu hati tidak masuk kerja,"tandas Natsir Rahmat.
Ia juga menyampaikan bahwa pelanggaran ketentuan masuk kerja dan jam kerja akan diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran, diantaranya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga sampai 35 hari kerja. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dapat diberi hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan PNS yang berkinerja baik akan diberi tunjangan kinerja atau remunerasi yang secara bertahap akan diberlakukan pada seluruh instansi pemerintah.
"Ke depan, absen akan selalu diambil. Bagi yang tidak disiplin akan diberikan sanksi," kata Natsir Rahmat.
Selain penekanan disipilin kepada PNS, Sekkab Natsir Rahmat juga melakukan evaluasi pelaksanaan apel bersama yang dilaksanakan setiap Senin. Beberapa catatan penting dari pelaksanaan apel bersama antara lain, dalam pelaksanaan apel bersama, masih terlihat pesertayang tidak disiplin dan tidak tertib saat apel berlangsung (duduk, merokok, bercerita dan bernaung di bawah pohon), masih ada pejabat struktural (eselon III dan IV) di lingkup SKPD yang diduga belum pernah mengikuti apel bersama, daftar hadir peserta apel setiap SKPD perlu dibuat lebih rapi untuk melihat/mengetahui dengan jelas dan benar pegawai yang hadir/tidak hadir untuk menjadi bahan evaluasi, dalam pelaksanaan apel bersama, Kepala SKPD sebagai pembian upacara memberi gambaran umum program kerja atau kegiatan, hasil yang dicapai, kendala/hambatan yang dihadapi.
POLEWALI -- Sekkab Polewali Mandar, Natsir Rahmat menekankan kepada PNS untuk meningkatkan kedisiplinan. Hal tersebut dikemukakan saat memimpin apel bersama yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Polewali Mandar, Senin, 11 Oktober yang juga dihadiri oleh lurah dan penyuluh pertanian.
"PNS sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat harus memberikan contoh yang baik, bukan malah memberikan contoh jelek. Selama ini banyak informasi yang diperoleh bahwa PNS terkadang bertindak yang menimbulkan citra buruk di masyarakat. Khusus bagi penyuluh pertanian, juga diminta untuk bekerja secara profesinal dalam memberikan petunjuk. Ada kesan yang berkembang di masyarakat kalau penyuluh bekerja jika ada proyek," tandas Natsir Rahmat.
Ia juga menekankan kepada penykuh pertanian untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan door to door kepada masyarakat memberikan penyuluhan.
Khusus untuk kedisplinan PNS, Sekkab Polewali Mandar, Natsir Rahmat menegaskan, sesuai PP 53 tahun 2010 dalam pasal 11 yang mengatur tentang kewajiban PNS masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, yaitu wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai waktu yang telah ditetapkan, serta tidak berada di tempat umum bukan parena dinas. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang lebih cepat, dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan.
"Keterlambatan secara kumulatif 7,5 jam sama dengan satu hati tidak masuk kerja,"tandas Natsir Rahmat.
Ia juga menyampaikan bahwa pelanggaran ketentuan masuk kerja dan jam kerja akan diberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran, diantaranya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga sampai 35 hari kerja. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih, dapat diberi hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Sedangkan PNS yang berkinerja baik akan diberi tunjangan kinerja atau remunerasi yang secara bertahap akan diberlakukan pada seluruh instansi pemerintah.
"Ke depan, absen akan selalu diambil. Bagi yang tidak disiplin akan diberikan sanksi," kata Natsir Rahmat.
Selain penekanan disipilin kepada PNS, Sekkab Natsir Rahmat juga melakukan evaluasi pelaksanaan apel bersama yang dilaksanakan setiap Senin. Beberapa catatan penting dari pelaksanaan apel bersama antara lain, dalam pelaksanaan apel bersama, masih terlihat pesertayang tidak disiplin dan tidak tertib saat apel berlangsung (duduk, merokok, bercerita dan bernaung di bawah pohon), masih ada pejabat struktural (eselon III dan IV) di lingkup SKPD yang diduga belum pernah mengikuti apel bersama, daftar hadir peserta apel setiap SKPD perlu dibuat lebih rapi untuk melihat/mengetahui dengan jelas dan benar pegawai yang hadir/tidak hadir untuk menjadi bahan evaluasi, dalam pelaksanaan apel bersama, Kepala SKPD sebagai pembian upacara memberi gambaran umum program kerja atau kegiatan, hasil yang dicapai, kendala/hambatan yang dihadapi.
Selasa, 26 Oktober 2010
Siapa bertanggung jawab atas banyaknya bencana di Negeri ini?
ApakaH benar selama kepemimpinan bapak SBY negeri ini akan selamanya dikena bencana,benar kah ramalan-ramalan yang dikemukakan oleh para paranormal di negeri ini. layakkah kita percaya dengan hal yang bersifat mistis tersebut? tidak etis kayaknya kalau kita menyalahkan seseorang atas terjadi bencana di negeri ini, yang perlu kita sadari apakah kita sudah benar dalam berinteraksi dengan alam sekitar kita.kita mengeruk hasil bumi tanpa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi,pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini,jangan memikirkan apa yang negeri bisa berikan buat kita.
Layak kaH Binatang seperti Gurita Paul kita percaya lamarannya?
Gurita Pergi Meninggalkan Ramalan
Berita ini akan mengejutkan jutaan orang di seluruh dunia. Gurita Paul yang sudah meramal dengan tepat hasil dari delapan pertandingan pada Piala Dunia tahun ini, telah pergi.
Lewat sebuah pernyataan yang dimuat Spiegel online versi bahasa Inggris, Sea Life Center di Oberhausen, Jerman mengatakan Paul mati dengan tenang dalam tidurnya, Selasa ini. Manajemen dan staf Oberhausen Sea Life Aquarium berduka mendalam ketika mengetahui Paul telah tiada pagi ini, itu bunyi pernyataan dari akuarium tersebut.
Berita ini akan mengejutkan jutaan orang di seluruh dunia. Gurita Paul yang sudah meramal dengan tepat hasil dari delapan pertandingan pada Piala Dunia tahun ini, telah pergi.
Lewat sebuah pernyataan yang dimuat Spiegel online versi bahasa Inggris, Sea Life Center di Oberhausen, Jerman mengatakan Paul mati dengan tenang dalam tidurnya, Selasa ini. Manajemen dan staf Oberhausen Sea Life Aquarium berduka mendalam ketika mengetahui Paul telah tiada pagi ini, itu bunyi pernyataan dari akuarium tersebut.
Kamis, 21 Oktober 2010
Langganan:
Postingan (Atom)